OpenAI Digugat 8 Negara Bagian AS, ChatGPT Dituding Membahayakan Anak

Jakarta - OpenAI menghadapi gugatan hukum dari delapan negara bagian Amerika Serikat. Jaksa agung dari Iowa, Kansas, Nebraska, West Virginia, Arkansas, Arizona, Idaho, dan Montana mengajukan gugatan secara terpisah ke pengadilan negara bagian masing-masing pada Rabu (14/10) waktu setempat.

Gugatan itu menuduh ChatGPT membahayakan masyarakat, khususnya anak dan remaja, serta menyesatkan pengguna mengenai keamanan produk. Para penggugat menilai OpenAI lebih memprioritaskan keuntungan daripada keselamatan dalam mengembangkan chatbot-nya.

Dituduh Menyesatkan Pengguna

Inti gugatan adalah pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen di tingkat negara bagian. Para jaksa agung menilai OpenAI sengaja menampilkan ChatGPT sebagai alat yang aman dan cocok untuk anak muda, padahal sejumlah risiko tidak diungkapkan dengan jelas.

Gugatan dari negara bagian Arizona menyebut OpenAI telah menyimpang dari misi awalnya sebagai organisasi yang mengutamakan kepentingan publik.

"OpenAI telah menyimpang dari misi awalnya sebagai organisasi nirlaba yang mengutamakan kepentingan dan keselamatan publik, menjadi peringatan tentang apa yang bisa terjadi ketika pengembangan teknologi secanggih AI tidak didorong oleh prinsip keselamatan, melainkan pola pikir yang mengejar keuntungan dengan cara apa pun."

-- Gugatan Jaksa Agung Arizona, dikutip The Verge

Para penggugat juga mengklaim ChatGPT dirancang untuk selalu menyetujui dan menarik perhatian pengguna demi membangun kepercayaan. Karakteristik itu, menurut mereka, justru dapat memperkuat delusi, mendorong perilaku berbahaya, hingga membantu pengguna merencanakan aksi kekerasan.

Menunjuk Kasus Bunuh Diri Remaja

Gugatan tersebut menunjuk sejumlah kasus di mana ChatGPT diduga berperan dalam kematian pengguna remaja akibat bunuh diri. ChatGPT juga dituduh memberikan nasihat medis yang berbahaya, salah satunya informasi yang tak tepat hingga menyebabkan pengguna mengalami overdosis.

Menanggapi gugatan itu, para penggugat tidak hanya meminta pertanggungjawaban hukum. Mereka mendesak pengadilan memerintahkan OpenAI mengubah cara kerja ChatGPT, termasuk denda perdata atas pelanggaran undang-undang negara bagian.

Salah satu tuntutannya cukup drastis: melarang OpenAI mengembangkan model AI yang mampu meningkatkan kemampuannya sendiri, kecuali perusahaan bisa memastikan model tersebut tetap selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Tekanan Hukum Terbesar untuk Perusahaan AI

Media AS menyebut langkah ini sebagai salah satu aksi hukum terkoordinasi terbesar yang pernah dilakukan pemerintah negara bagian terhadap perusahaan kecerdasan buatan. Sebelumnya, jaksa agung Florida menjadi negara bagian pertama yang menggugat OpenAI atas isu serupa pada Juni 2026.

Gelombang gugatan ini datang di saat yang kurang nyaman bagi OpenAI, yakni ketika perusahaan bersiap menjalankan penawaran saham perdana (IPO). Tekanan hukum tambahan berpotensi memengaruhi penilaian investor terhadap risiko bisnis perusahaan di balik ChatGPT itu.